Jakarta, tvrijakartanews - Migrant Care menemukan permasalahan dalam pendistribusian surat suara kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta mengatakan, pemasalahan itu dialami oleh sejumlah PMI yang berada di empat negara, yakni Hongkong, Malaysia, Taipei dan Singapura.

Padahal, mereka telah mendaftarkan lebih dahulu.

"Ada empat negara di wilayah Singapura, Malaysia Hongkong dan Taipei. Di empat wilayah ini, semuanya mengeluhkan hal yang sama terkait bagaimana suara belum terdistribusikan dengan baik atau DPT LN-nya juga bermasalah," kata Trisna dalam konferensi pers catatan awal pemantauan pemilu luar negeri di Kuningan, Kamis (18/1/2024).

Dengan kondisi itu, Migrant Care berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak serius dalam pendataan warga Indonesia di luar negeri.

Di samping itu, Trisna mengatakan, ada pula penurunan jumlah DPT LN yang ditetapkan KPU, yakni hanya 1,7 juta orang. Padahal, sedikitnya ada 7 juta warga Indonesia yang berada di luar negeri.

Dia menjelaskan, data pekerja migran di luar negeri berbagai macam versi. Misalnya, menurut Bank Indonesia, jumlahnya ada 3,6 juta, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menyebut ada 6,5 juta. Kemudian, Bank Dunia memprediksi ada 9 juta.

"Ini hanya pekerja migran saja, belum lagi orang yang mobilisasi dan belum juga mengenai mahasiswa (yang kuliah di luar negeri)," ucap dia.

Melihat hal itu, Trisna berpandangan bisa berpotensi menghilangkan hak politik WNI yang berada di luar negeri.

"Ini sangat jauh sekali dari keterpenuhan data dari pekerja migran itu sendiri. Nah, ini tentu berpotensi besar menghilangkan hak politik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang mayoritas. Saya tekankan lagi ini adalah pekerja migran Indonesia," imbuh dia.