Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyarankan calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini masih berstatus aktif menjabat di pemerintahan untuk mundur. Pernyataan ini Ganjar tujukan kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, hingga Mahfud MD.

Prabowo sendiri saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, lalu Gibran merupakan Wali Kota Solo aktif, sedangkan Muhaimin adalah Wakil Ketua DPR RI, dan Mahfud merupakan Menko Polhukam.

"Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga," kata Ganjar ditemui di Magetan, Jawa Timur, Jumat, 19 Januari 2024.

Pernyataan ini Ganjar sampaikan untuk merespons desakan Fraksi PDIP di DPRD Solo yang meminta Gibran mundur. Desakan itu muncul lantaran kinerja Gibran sebagai Wali Kota Solo dianggap tidak optimal karena sibuk kampanye.

Ganjar menjelaskan dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya dirinya dan Anies Baswedan tidak sedang menjabat di lembaga atau kementerian apapun. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan para kontestan Pilpres 2024 memang tidak diharuskan mundur karena aturannya tak mengharuskan hal tersebut.

Akan tetapi, Ganjar menyebut dengan tak diwajibkannya para capres-cawapres itu mundur, maka akan ada peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

"Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian tidak akan fokus pada pekerjaannya. (Padahal) kalau mundur, selesai," kata Ganjar.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengkritik kinerja Gibran sebagai Wali Kota Solo yang dinilai menurun. Ia lantas meminta agar putra sulung Presiden Jokowi itu mundur dari jabatannya karena kinerjanya tak efektif.

“Kalau ini tidak efektif lebih baik Mas Wali mundur. Walaupun di aturan memang tidak diharuskan mundur. Tapi kalau itu membuat pelayanan, tugas menjadi berpengaruh yang lain kenapa nggak mundur saja,” kata Sukasno, Selasa, 16 Januari 2024.

Menurut Sukasno salah satu kinerja yang tak efektif adalah operasional perda yang harus menggunakan perwali. Ia juga sempat menyoroti sejumlah perda.

"Perda yang operasionalnya harus memakai perwali ya mungkin karena kesibukan beliau perwali belum ada sehingga tidak efektif. Perda Ketenagakerjaan, Pajak dan Retribusi, banyak. Sehingga itu menyebabkan tidak efektif,” kata dia.