Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berencana untuk menaikkan pajak sepada motor berbahan bahan minyak (BBM). Wacana kenaikan pajak ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi daripada kendaraan listrik dan juga mengalihkan subsidi BBM ataupun hasil dari pajak tersebut untuk transportasi umum.

"Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Luhut menambahkan, rencana tersebut muncul setelah pemerintah mencoba melihat daripada ekulibriun dari kebijakan dalam konteks mengurangi polisi udara.

"Ini kesempatan bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, membuat kita lebih sehat, dan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp10 triliun yang kemarin diberikan Menteri (Budi Gunadi) Sadikin," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan masukan untuk menaikkan pajak motor tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti hari jumat kita dengarkan laporan sehingga nanti setelah itu minggu-minggu berikutnya katanya dibawa ke Ratas dan kita dengar hasil keputusan itu sendiri," ujarnya.

Selain kendaraan listrik, pemerintah juga ingin memperbaiki kualitas udara lewat penerapan standar standar emisi Euro 4 dan Euro 5 bagi kendaraan bermotor.

"Kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5. Kemudian kita juga akan membuat kualitas daripada BBM kita, kita akan kurangi sulfurnya. Itu juga akan membuat kualitas udara Indonesia akan lebih bagus," ungkapnya.