Jakarta, tvrijakartanews - Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengakui akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun, dia menyatakan pengunduran diri itu bakal dilakukan ketika telah menemukan waktu yang tepat.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud menyusul adanya saran dari pasangan capresnya, Ganjar Pranowo yang meminta dirinya mundur untuk menghindari conflict of interest di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apa yang disampaikan pak Ganjar ke publik adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat, pasti bakal mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud Selasa (23/1/2024).

Menurut Mahfud, sinyal untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam sebenarnya sempat diungkapkannya pada debat keempat pemilihan presiden (pilpres) 2024 kemarin.

Kala itu, Mahfud menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah dikasih kepercayaan untuk menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada debat keempat itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi juga menunggu karena menyangkut politik strategi politiknya dari partai pengusung," ucap dia.

Adapun Ganjar sebelumnya menyarankan pasangan cawapresnya, Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Dia mengatakan, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah sedang menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih serta sedang didiskusikan secara intens dengan Mahfud.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar di Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.

Ganjar mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Namun, Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Mahfud soal potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif yang tidak mundur dari jabatan dan terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagai pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar.