Jakarta, tvrijakartanews - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sependapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri berhak mendukung capres-cawapres dan partai politik tertentu. Pernyataan ini Jokowi sampaikan pagi tadi untuk menjawab netralitas presiden pada Pilpres 2024.

"Pak Jokowi benar. Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," kata Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni, Rabu 24 Januari 2024.

Juli mencontohkan pada tahun 2004, Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden. Ia kemudian berkeliling Indonesia mengkampanyekan dirinya dan PDIP.

"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," kata Juli.

Hal serupa, kata dia, juga terjadi di belahan dunia lain, khususnya di semua negara demokratis. Juli mencontohkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama yang mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.

"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan."

Terakhir, Juli menyatakan sebaiknya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan dukungan terbuka untuk pasangan capres-cawapres 02 dan partainya, PSI.

"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Raja.

Sebelumnya, Jokowi menyebut seorang presiden bisa memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurut Jokowi, hal itu bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Meski menyatakan bisa memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu terlihat saat Jokowi mengajak Prabowo Subianto, yang merupakan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, makan malam bersama di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Kebersamaan itu pihak Jokowi tunjukan sehari sebelum debat pilpres kedua berlangsung.

Besoknya, Jokowi mengajak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketua Umum Partai Golkar bertemu secara terpisah. Jokowi kembali memperlihatkan kebersamaan dengan kedua pimpinan partai pendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Bahkan, Airlangga dan Zulhas mengaku membahas politik dan Pemilu 2024 bersama Jokowi. Namun, mereka tak mau membeberkan secara rinci isi pertemuan itu.

Meski sudah menunjukkan kecondongannya, Jokowi membantah dirinya tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, pertemuan dengan kubu Prabowo itu digelar saat dirinya sedang tidak bertugas sebagai presiden.

"Ketemunya kan (saat) malam hari, wong libur juga dan makan juga," ujar Jokowi di Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Januari 2024.

Jokowi menyebut pertemuannya dengan Prabowo, Airlangga, dan Zulhas dalam rangka makan siang, makan malam, dan sarapan. Meski begitu, dirinya mengakui ada pembahasan soal Pilpres 2024 dalam pertemuan itu.

"Bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ada," kata Jokowi.