Jakarta, tvrijakartanews - Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD akan langsung membenahi institusi aparat penegak hukum seperti kepolisian hingga kejaksaan apabila nantinya terpilih menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Mahfud, institusi penegak hukum harus dibenahi dimulai dari akarnya.

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud, Jumat, 26 Januari 2024.

Mahfud menyebut hukum Indonesia saat ini masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Menko Polhukam itu menyebut hukum kerap tidak berjalan untuk kasus pada kelompok mafia dan orang berduit.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” tutur Mahfud.

Kondisi tersebut disebut Mahfud membuat masyarakat kecil justru tidak mendapatkan perlindungan hukum, terutama dari aparat penegaknya. Ia mencontohkan kasus mafia tanah yang kerap terjadi dan menjerat masyarakat.

"Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakkan secara struktural. Sehingga tak hukum tak lagi hanya tumpul ke bawah.

“Nah, ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakkan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” tandasnya.

Mahfud berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang konsern terhadap keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” kata dia.

Bakal Bentuk Lembaga Peradilan Khusus Agraria

Mahfud MD menyebut dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat tentang persoalan pertanahan dan agraria yang kerap menyebabkan konflik. Baik antar masyarakat, maupun yang melibatkan aparat.

“Laporannya banyak, setiap saya ke daerah itu laporannya. Itu perlu menjadi perhatian kita untuk pemerintahan ke depan. Siapapun yang memerintah,” tegas Mahfud.

Mahfud mengatakan konflik pertanahan atau sengketa terjadi di berbagai daerah Indonesia. Mahfud pun menawarkan penyelesaiannya jika diamanahkan rakyat menjadi wapres mendampingi Ganjar Pranowo.

“Ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Akan kita bentuk lembaga pengadilan adhoc khusus untuk menyelesaikan kasus agraria yang jumlahnya ribuan,” kata Mahfud.

Mahfud pun menegaskan pentinya reformasi agraria untuk menciptakan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Sebab itu Mahfud mendorong kasus-kasus seperti ini agar segera diselesaikan.

“Karena itu adalah sumber konflik yang berbahaya kalau tidak segera diselesaikan dari sekarang,” tuturnya.