Jakarta, tvrijakartanews - Suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akhir-akhir ini disebut ada unsur ketidaknyamanan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berdasarkan cuhatan Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengenai suasana rapat kabinet Indonesia Maju.

"Bu Risma pun menceritakan sekarang suasana di dalam rapat kabinet bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyaman," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selatan (30/1/2024).

Kendati begitu, Hasto mengatakan, Risma tetap teguh menjalani rapat kabinet dengan suasana yang demikian. Sebab, Risma disebut-sebut lebih mementingkan urusan rakyat meski perasaannya terusik.

"Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan. Karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan bu Risma," imbuh dia.

Di samping itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun juga menyinggung soal Presiden Jokowi yang tak mengajak Mensos dari PDI Perjuangan, dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Hasto menilai fenomena itu merupakan penyalahgunaan penyaluran bansos lantaran Kementerian Sosial (Kemensos) tak dilibatkan. Padahal, penyaluran bansos itu seharusnya menjadi tugas dan pokok (tupoksi) di lingkup Kemensos.

"Pembagian bansos jangan dipolitisasi dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial," kata Hasto.

Hasto menduga Jokowi memang sengaja tak mengajak Risma lantaran yang bersangkutan itu diklaimnya memiliki integritas yang tinggi.

Dengan integritasnya itu, Risma tidak mau memberikan data-data bansos ini untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga.

"Sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak termasuk di dalam kebijakan raskin (rakyat miskin)," kata dia.

Karena Mensos tak dilibatkan, Hasto mengatakan, penyaluran bansos berupa beras Bulog itu kemudian diduga dipolitisasi karena muncul gambar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," imbuh dia.