Jakarta, tvrijakartanews - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan bukti rekaman suara penurunan spanduk PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh Paspampres saat Presiden Jokowi mengunjungi wilayah tersebut. Insiden ini viral di media sosial dan terjadi pada Rabu, 30 Januari 2024

Dalam rekaman yang diputar di hadapan awak media, terdengar suara wanita yang bercerita awal mula penurunan yang disertai tindakan intimidatif. Saat itu, wanita tersebut diminta oleh Paspampres menurunkan bendera PDIP karena Jokowi akan datang berkunjung ke wilayah itu.

"Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden kalau lewat bendera PDIP harus diturunkan Ya ini tidak ada bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," bunyi rekaman suara yang diputar dI DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.

Wanita dalam video yang merupakan kader PDIP itu menyatakan tidak mau menurunkan spanduk PDIP yang terpasang. Ia bahkan menyatakan jika ada pihak yang berani menurunkan spanduk diam-diam, maka pihaknya tidak akan diam.

"Seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takut kah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi Presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh indonesia," kata wanita tersebut.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto enggan membeberkan identitas wanita yang merupakan kader PDIP tersebut. Namun pihaknya menyatakan insiden penurunan bendera ini bukan lagi persoalan partai, tetapi juga mengganggu kedaulatan rakyat.

Menurut Hasto, penurunan paksa bendera dam spanduk PDIP ini merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang. Apalagi, Hasto menyebut dalam peristiwa itu Paspampres juga mengerahkan kendaraan militer yang menakut-nakuti masyarakat Gunung Kidul.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan? Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak Presiden diizinkan di Gunung Kidul. Ini merupakan suatu perlakuan yg tidak adil," kata Hasto.

Atas temuan ini, Hasto menyatakan pihaknya bakal menunggu pernyataan lebih lanjut dari Istana. Setelah Istana atau Jokowi memberikan tanggapan, PDIP baru akan mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu, Asintel Paspampres Kolonel Kav Herman Taryaman membantah anggotanya terlibat dalam dugaan aksi intimidatif di Gunung Kidul. Dia meyakini, tindakan pengamanan spanduk warga itu bukan dilakukan oleh anggotanya.

“Terkait kejadian adanya tindakan kekerasan dengan cara mendorong warga membentangkan spanduk pada saat kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah Wonosari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan oleh anggota Paspampres adalah tidak benar,” katanya melalui pesan terstulis, Rabu 31 Januari 2024.