Jakarta, tvrijakartanews - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), disebabkan kecewaannya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini berharap langkah bijak yang diambil Mahfud MD bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024. Khususnya, Hasto menyebut nama capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.

Meski begitu, politikus asal Yogyakarta ini menduga bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini. Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya itu.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

Sayangnya, ia menilai sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.

Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan praperadilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.

Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.

"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di PraPeradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.