Jakarta, tvrijakartanews - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pembagian bansos yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Airlangga sekaligus membantah pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan dalam debat kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

"Jadi kalau bansos itu sepenuhnya untuk rakyat, dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menepis soal tudingan penyaluran bansos itu diklaim oleh salah satu pihak.

"Tidak pernah ada pemberi yang mengklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum Covid-19, PKH (program keluarga harapan), kemudian KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), jadi tidak diklaim (satu pihak tertentu)," ujar Airlangga.

Adapun, Anies Baswedan menyinggung soal penyaluran bansos yang dianggap tak tepat itu pada debat kelima pilpres 2024.

Menurut Anies, seharusnya bansos merupakan bantuan untuk keperluan si penerima, bukan si pemberi.

Ia mencontohkan, jika bansos dibutuhkan bulan, maka pemerintah harus memberikan bulan tersebut. Namun, yang kini terjadi justru merapel bantuan tersebut.

Selain itu, Anies juga menyebut penyaluran bansos harus tepat sasaran. Hal itu bisa dilakukan melalui pendataaan yang akurat dan mekanisme pembagian bansos melalui jalur birokrasi.

"Bukan (dibagikan) di pinggir jalan. Ketiga, harus bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera masuk di dalamnya. Kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan, diberikan pendampingan supaya mereka bisa mandiri dan hidup sejahtera. Bansos ini atas nama negara," kata Anies.

Selain itu, Anies mengklaim ketika bertugas di Jakarta dirinya membagikan bansos dengan mengatasnamakan bantuan tersebut berasal dari uang rakyat DKI Jakarta, bukan gubernur. Hal ini menyinggung bansos yang dibagikan Jokowi dengan mengatasnamakan bantuan dari Presiden.

Lebih lanjut, Anies juga mengusulkan agar bansos nantinya diberikan dalam bentuk cash, bukan lagi barang. Menurut dia, jika bantuan diberikan melalui transfer, maka akan mengurangi potensi korupsi.

Selain itu, masyarakat juga bisa dengan leluasa membelanjakan uang tersebut membeli komoditas bansos yang diberikan.

"Bansos itu membantu dan di salah satu sisi memperkaya raksasa. Maka gunakan sesuai kebutuhannya. Data ini bisa dikerjakan bersama-sama. Mereka musyawarah, melihat data PKK Karang Taruna, datanya bisa akurat," kata Anies.