Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dari sisi data kedukcapilan berupa data kependudukan. Nantinya prgram ini dapat dipakai KKP untuk membuat program perencanaan sehingga dapat dieksekusi tepat sasaran.

"Kami pasti akan mendukung program kkp, terutama dari sisi data kedukcapilan adalah data penduduk itu fitur-fitur cukup lengkap, termasuk pekerjaan, status, alamat, kita bisa blok-blok lagi per daerah, per Kabuparen kota, per Desa, dan per pulau, nah ini bisa dipakai KKP untuk buat program perencanaan dan eksekusi tepat sasaran," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, Senin (5/2/2024).

Tito mengatakan pihaknya berupaya untuk memanage kelautan dan perikanan lebih sistematis dan kolaboratif. Namun dalam mengupayakan ini ia tidak bergerak sendiri di bawah koordinasi dari KKP.

"Kita tahu bahwa negara kita adalah negara maritim, 65 persen lautan air juga ada sungai, danau, jadi potensi sangat luar biasa besar. Sebaliknya kalau potensi tidak dimanfaatkan atau salah memanage akan menimbulkan bencana, nah ini dalam konteks Kemendagri," ujarnya.

Menurutnya, Dalam konteks kemendagri, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Selain itu, ia menginginkan setiap program berhubungan demi meningkatkan kualitas Kelautan dan Perikanan Indonesia.

"Nah ini harus diatur dari sistem perencanaannya, mereka secara terintegrasi dalam satu sistem aplikasi di Kemendagri namanya SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan ingin program pemberdayaan untuk misalnya jaring apung gitu, daerah itu akan bingung untuk program itu dari mata anggaran mana.

"Maka dari kemendagri akan membuat nomenklatur jaring apung untuk daerah2 yang ada potensi kelautan krn masalah kelautan ini merupakan masalah pilihan, bukan yang wajib," ucapnya.

Kemudian kalau sudah dibuat nomenklatur, kata Tito, harus diberikan kode anggaran. kalau kode sudah dibuat, nomenklatur dibuat, di daerah-daerah itu otomatis akan menganggarkan.

"Nah nanti juknisnya dari KKP sperti apa yang harus dikerjakan, kalau uangnya sudah ada dari APBD, mau gak mau mereka akan kerjakan, sehingga membantu meningkatkan potensi KP, termasuk membantu nelayan," imbuhnya.