Sivitas Akademika UKI Nyatakan Sikap, Desak Dihentikannya Intervensi hingga Pengekangan Kebebasan Berekspresi di Pemilu
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia saat menyatakan sikap terkait kondisi politik di Indonesia, Selasa (6/2/2024). (Foto: Chaerul Halim).

Jakarta, tvrijakartanews - Sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyampaikan pernyataan sikapnya yang bertajuk "UKI Bersikap" pada Selasa (6/2/2024).

Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Rektor UKI, Prof Dhaniswara K Harjono, yang kemudian diikuti guru besar serta dosen UKI setelah mencermati situasi politik Indonesia menjelang pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Khususnya, situasi politik yang berpotensi menciderai prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial terutama mengancam perpecahan bangsa.

"UKI melihat dan mengamati, jadi bukan berarti kita terlambat. Tidak. Kita justru mengamati dengan sungguh-sungguh. Tentunya, kita sebagai insan akademik harus benar-benar pertimbangkan, memikirkan kepentingan bangsa dan negara," kata Dhaniswara di Gedung Rektorat UKI, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Dhaniswara, situasi politik saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kegamangan, kebingungan serta kekhawatiran.

"Saat ini yang terjadi adalah adanya kegamangan, kebingungan, kekhawatiran dan tentunya kita semua mendukung bahwa pemilihan umum harus langsung dengan baik dan lancar," tambah dia.

Atas hal itu, sivitas akademika UKI menyampaikan empat poin dalam pernyataan sikapnya berkait kondisi politik di tanah air.

Pada poin pertama, sivitas akademika UKI menyerukan seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam pemilu umum yang damai guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, sivitas akademika UKI mengimbau pejabat penyelenggara negara, aparatur sipil negara, tentara nasional Indonesia, kepolisian untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan.

"Dan etika moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik tertentu," ucap Dhaniswara.

Ketiga, sivitas akademika UKI mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Keempat, sivitas akademika UKI juga mengajak masyarakat dan sivitas akademika lain untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara," imbuh Dhaniswara.