Jakarta, tvrijakartanews - Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA-UKI) memperingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kewibawaan negarawan seorang presiden yang terancam runtuh. Sekretaris Umum dan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum IKA-UKI, Eddie B Siagian menyampaikan kewibawaan Jokowi terancam runtuh semenjak adanya pembiaran atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Eddie menuturkan, Jokowi tidak menunjukkan respons kenegarawanan karena tidak bersikap adil dan bijaksana saat putusan MK tersebut, hingga dinyatakan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

"Atas putusan MKMK tersebut, Presiden Joko Widodo justru seperti meniadakan atau tutup mata telah membiarkan pro kontra dimasyarakat, dan diperparah lagi dengan memberikan lampu hijau untuk membuka pintu kesempatan anaknya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden," ujar Eddie di Kampus UKI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2024.

Eddie mengatakan sikap ketidaknegarawan Jokowi itu menguat saat menyatakan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak kepada salah satu paslon capres dan cawapres. Apalagi, Jokowi menyatakan hal itu di depan Panglima TNI dan para kepala staf AD, AL, dan AU,.

Atas dasar keprihatinan itu, Eddie mengatakan IKA-UKI menyatakan Presiden Jokowi terindikasi telah meruntuhkan kewibawaan kenegarawannya. Dia mengatakan Jokowi diduga aktif terlibat secara khusus dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

"Untuk itu, kami mengingatkan agar Presiden Joko Widodo menjadi cerminan hukum yang baik, beretika dan bermoral untuk kembali menjadi teladan dalam ber-etika dan mencegah praktik demokrasi yang akan dirampas oleh sekelompok elit politik di kekuasaan," tegas Eddie.

Jokowi Nyatakan Tak Akan Kampanye

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak akan berkampanye. Hal ini ia sampaikan ketika ditanya apakah bakal hadir dalam hari terakhir kampanye akbar salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

"Yang bilang siapa (mau kampanye)? Ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," ujar Jokowi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.

Jokowi menyebut presiden memang diperbolehkan Undang-Undang untuk berkampanye. Namun, ia menyebut pernyataannya itu banyak disalahartikan.

Lebih lanjut, Jokowi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada 14 Februari mendatang. Namun, ia mewanti-wanti agar ASN TNI, Polri, dan BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat.

"KPU, Bawaslu, dan jajaran sampai daerah juga harus memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata Jokowi.

Ia mengimbau kepada semua pihak agar bisa menjaga pemilu damai, jurdil, serta menghargai hasil pemilu dan bersatu pada kembali untuk membangun indonesia.