Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut film dokumenter 'Dirty Vote' berisi fitnah. Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum di film itu yang menyebut kunu Prabowo-Gibran melakukan kecurangan.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.

Ia menduga film karya Dhandy Dwi Laksono itu sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, menurut dia tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Habiburokhman mengatakan saat ini masyarakat semakin pintar menyikapi fitnah. Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil survei terkini, mayoritas publik paham dengan hal yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, kata dia, stigma yang dibangun oleh film 'Dirty Vote' akan dimentahkan publik.

"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.

"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman berharap publik tetap tenang dan tidak terpancing provokasi di masa tenang jelang pelaksanaan pemilu ini.

"Nah, ini karena mungkin elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat," ungkapnya.

Adapun film 'Dirty Vote' berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan beberapa dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam video berdurasi hampir 2 jam.

Beberapa hal yang disinggung dalam film tersebut antara lain dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral serta sorotan terhadap netralitasnya, kemudian dugaan adanya menteri di sejumlah paslon yang melakukan kampanye terselubung.