
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Foto M Julnis Firmansyah
Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal beberapa pihak yang menyuarakan kecurangan dalam proses Pilpres 2024. Salah satunya soal kecurangan di TPS dan perbedaan jumlah suara antara form C1 dengan yang diunggah ke server KPU.
Menurut Jokowi, jika terbukti ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024, maka masyarakat tinggal melaporkannya ke pihak terkait.
"Kalau memang ada, betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Saya kira sudah diatur semuanya, kok. Jadi jangan lah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari sampai 2024.
Kepala Negara menyebut mekanisme pengawasan di TPS sudah sangat ketat. Ada banyak saksi, perwakilan Bawaslu, hingga aparat keamanan. Sehingga, menurut dia kecil kemungkinan terjadinya kecurangan.
"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," kata Jokowi.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya bakal membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan kecurangan selama Pemilu 2024. Menurut dia, meskipun pencoblosan yang dilakukan pada 14 Febuari 2024 berjalan dengan lancar, namun menurut dia awan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir," kata Hasto, saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024
Hasto mengatakan pembentukan tim investigasi tersebut masih berupa udulan ke TPN. Tim itu nantinya akan berisikan tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi.
Selain itu, Hasto menyebut akan ada pula investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Selain itu, tim khusus juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Dalam kesempatan itu Hasto menyatakan hasil hitung cepat atau quick count menampakan suatu kejanggalan. Ia menyebut muncul kejadian overshooting yang pernah terjadi pada pemilu tahun 1997.
"Nah karena itu lah di dalam melihat tersebut karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh TPN Ganjar-Mahfud," imbuh Hasto.

