Jakarta, tvrijakartanews - Partai Perindo mendukung bergulirnya hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dan keganjilan dalam Pemilu 2024. Usulan hak angket itu pertama kali digulirkan oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 03 dan didukung oleh Paslon 01.

Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan dukungan diberikan sebagai bentuk protes keras atas perolehan suara yang hilang pada Pemilu 2024 dan menyoroti kecurangan yang diduga terstruktur, sistemik, dan masif (TSM). Rofiq meminta DPR menggunakan hak angket bagi pemilu secara keseluruhan, sehingga tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga pileg guna meneliti dan mencari fakta terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

“Hak angket ini untuk mencari fakta terkait pelaksanaan undang-undang atau terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis, yang berdampak kepada masyarakat, agar mengaudit secara keseluruhan. Tujuannya, agar Pemilu ulang dapat dilakukan,” kata Rofiq dalam keterangannya, Kamis, 29 Februari 2024.

Salah satu permasalahan dalam Pemilu 2024, kata Rofiq, misalnya ada pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia mencontohkan pada halaman C Hasil milik Partai Perindo yang blank atau kosong di Sirekap dan suara yang berubah-ubah.

Atas dasar hal tersebut, partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu mengusulkan kepada partai koalisi di 01 dan 03 untuk menginisiasi hak angket dan mendorong adanya pemilu ulang. Menurut dia pemilu ulang ini menjadi sangat penting sekaligus menjadi pembelajaran bagi demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Partai Perindo meminta dilakukan audit digital forensik terhadap hasil penghitungan suara yang terdata di Sirekap.

"Kami menuntut agar ada audit secara forensik yang harus dilakukan oleh lembaga independen sehingga publik merasa diberikan kepercayaan," jelas Rofiq.

Lebih lanjut, Rofiq menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Perindo dan segenap jajaran DPP Partai Perindo berkomitmen penuh untuk mengawal suara caleg dan Partai Perindo. Rofiq juga meminta kepada seluruh caleg, pengurus dan kader Partai Perindo agar selalu kompak dalam menjaga setiap suara yang dititipkan oleh rakyat.

“Jangan sampai suara Partai Perindo tercolong, jangan sampai suara Partai Perindo bergeser kepada partai-partai lain,” jelasnya.

Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ia menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap mendukung PDIP menggulirkan hak angket. Mereka adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.

"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi usai rapat dengan kedua koleganya itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 22 Februari 2024.

Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Februari 2024, memastikan pihaknya akan menolak hak angket.

Selaras dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.

“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas – (berharap) bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.

Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap hak angket sebagai upaya yang tak perlu.