Stafsus Presiden Billy Mambrasar Kenalkan Program Petani Milenial Atasi Permasalahan di Papua
NewsHotAdvertisement
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Sosialisasi program Petani Milenial oleh tim Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar di Marauke, Papua. Foto Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar menyosialisasikan program Petani Milenial kepada para pemuda di Provinsi Papua Selatan. Program tersebut diyakini sebagai salah satu solusi permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia, masalah perizinan dalam pengembangan usaha, sekaligus pemanfaatan sumber daya alam.

Billy mengatakan program Petani Milenial merupakan salah satu konsep pembangunan di Papua yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Kita percaya bahwa pembangunan Papua atau pun Indonesia secara menyeluruh bukan kerja-kerja lima tahunan. Oleh sebab itu, dengan semangat keberlanjutan dan penyempurnaan, kita pastikan bahwa transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo nanti akan tetap menempatkan Papua dalam prioritas pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” kata Billy, Senin, 4 Februari 2024.

Sosialiasi program Petani Milenial ini digelar dalam pertemuan dengan Yayasan Wasur Lestari yang merupakan bagian dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) bertempat di Kelapa Lima, Merauke. Dihadiri oleh berbagai organisasi non-profit, pertemuan ini bertujuan mendiskusikan sejumlah permasalahan yang telah terjadi di Papua, sebagai wilayah yang memiliki banyak daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Dalam paparannya, Billy mengklaim program ini telah sukses mencetak lebih dari 22.000 Petani Milenial atau hampir mencapai 35 persen dari total petani di Papua. Mereka diharapkan mampu membantu menyuplai kebutuhan pangan nasional.

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Merauke. Sekaligus, kata dia, menjadi jalan awal untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Papua.

Billy menyebut capaian program ini dapat terwujud berkat adanya dukungan dari banyak pihak.

"Saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah pusat, mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menjadi mitra kerja Staf Khusus Presiden selama empat tahun ke belakang. Terkhusus, hormat saya kepada Kaka Apolo Safanpo selaku Pj. Gubernur (Papua Selatan) yang tanpa lelah bersama-sama membangun Papua, menjadi teladan bagi para junior di mana pun ditempatkan,” kata Billy.

Sementara itu, CEO Yayasan Kitong Bisa, Juliane Sari Manurung alias Debbie yang ikut dalam sosialisasi program tersebut, mengatakan program ini tak spesifik menyasar daerah di Papua saja. Akan tetapi, juga daerah 3T lainnya di seluruh Indonesia.

Debby mengatakan Billy ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat untuk Papua tidak terhenti hanya karena berganti kekuasaan. Oleh sebab itu, kata dia, hingga delapan bulan ke depan Tim SKP Billy Mambrasar yang bernama Tim Bawa Perubahan (BAPER) akan terus mengawal agenda-agenda pembangunan di Papua dengan memastikan kepentingan masyarakat setempat menjadi landasannya.

“Dari pertemuan ini, kami mendapatkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Papua Selatan hari-hari ini, di antaranya pengembangan sumber daya manusia salah satunya melalui program Petani Millenial, dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Langkah selanjutnya, kami akan mendesain bagaimana inisiatif dan program yang diinisiasi Kaka Billy bersama K/L terkait serta pihak privat, bisa menjawab isu-isu ini,” jelas Debbie.

Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menyatakan pemerintah bakal terus memberikan perhatian terhadap daerah 3T. Ia menyebut pembangunan sumber daya manusia SDM, khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memang masih menjadi tantangan utamanya saat ini.

"Untuk itu perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah ini kuat dalam pijakan yang mandiri. Presiden Jokowi menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas utama," kata Theo.