Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta kubu capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, agar legawa alias menerima hasil Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan VI Tahun 2023-2024 di Gedung DPR RI hari ini, Selasa, 5 Maret 2024.

Saat memimpin rapur, politikus Partai Gerindra itu menyinggung soal tuntutan etika politik agar siap menerima kalah dan menang dalam sebuah kontestasi pemilu. Menurut Dasco, pemilu adalah sebuah kontestasi, sehingga pasti ada yang kalah dan menang.

"Pemilu, sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu; Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, Dasco menekankan pentingnya etika politik bagi penyelenggaraan pemilu agar ajang lima tahunan itu berjalan dengan bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, lanjut Dasco, menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, termasuk anggota DPR RI untuk menciptakan pemilu bebas, jujur, dan adil.

"Sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang semakin maju, yang ditunjukan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat," ucap Dasco.

Lebih lanjut, ia juga berharap anggota dewan yang maju kembali dalam pemilihan legislatif dapat kembali terpilih. Dia meminta agar anggota dewan yang kembali terpilih tetap menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang.

"Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah

dan partai politik, untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," tutur Dasco.

Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ia menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap mendukung PDIP menggulirkan hak angket. Mereka adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.

"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi usai rapat dengan kedua koleganya itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 22 Februari 2024.