Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menceritakan kronologi dirinya diajak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY menyebut undangan agar dirinya mengisi kursi menteri tersebut terjadi pada 19 Februari 2024 atau dua hari sebelum pelantikan.

"Pada tanggal 20 Februari yang lalu saya diundang oleh bapak Presiden Joko Widodo ke Istana dan malam sebelumnya saya dihubungi oleh Bapak Praktik, Mensesneg, bertanya apakah saya ada di Jakarta dan kemudian saya mengatakan saya ada di Jakarta," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.

AHY menyebut dirinya saat itu bersama pimpinan Partai Demokrat lainnya sedang melakukan pemantauan atas perolehan suara partainya di Pemilu 2024. Pada besoknya, AHY kemudian datang ke Istana Negara untuk menghadap Presiden Jokowi.

"Beliau menyampaikan secara langsung ketika itu untuk mengajak Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan dan memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri ATR dan BPN. Sesuatu yang cukup mengejutkan pastinya," kata AHY.

Mendapat tawaran tersebut, AHY menyatakan bersedia dan siap. Ia mengaku bahagia karena Partai Demokrat bisa kembali berperan dalam pemerintahan.

"Dengan demikian, Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Ini lah yang dari awal kita perjuangkan," kata AHY.

Ia kemudian dilantik Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN pada 21 Februari 2024 di Istana Negara. Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu. Dan kita berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera," kata AHY.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan ketika masih berada di oposisi, Partai Demokrat hanya bisa menyampaikan masukan ke pemerintah secara terbatas. Partai, kata AHY, hanya bisa mengingatkan dan mengkritik tanpa bisa mengeksekusi.

"Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yg bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka-duka, jatuh-bangun Demokrat, 9 Tahun 4 bulan terakhir ini kita harus mensyukuri posisi kita hari ini," kata AHY.

Meski bakal cuma menjabat selama 8 bulan, AHY tetap bersyukur dan menyatakan bakal bekerja maksimal. Menurut waktu yang sempit ini justru merupakan waktu paling krusial, sebab akan terjadi masa transisi di pemerintahan. Sehingga, pihaknya harus memastikan seluruh program Presiden Jokowi tuntas dan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.