Jakarta, tvrijakartanews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman yakin hak angket di parlemen yang sempat digulirkan dua pekan lalu tak akan berjalan dan berlanjut. Hak angket tersebut digulirkan oleh partai koalisi pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 untuk mengusut dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, Habiburokhman menyebut mandeknya hak angket di DPR RI saat ini membuktikan tidak adanya bukti kuat kecurangan dalam Pemilu 2024. Bahkan, kata dia, bisa jadi pihak-pihak tersebut yang sebenarnya melakukan kecurangan sehingga usulan tersebut tidak berjalan.

"Makanya mereka seperti shock, Sepertinya sudah main kasar, tetapi kok tetap kalah," kata Habiburokhman, Selasa malam, 19 Maret 2024.

Habiburokhman justru menyebut sebagian besar anggota DPR lintas partai sudah move on dari Pemilu dan Pilpres 2024. Para legislator itu, kata dia, menilai menang dan kalah dalam pemilu merupakan hal yang wajar.

"Mereka bilang bahwa pemilu sudah terlaksana, namanya kompetisi tentu ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi enggak bisa ya selamanya kita bertengkar tentang hal-hal yang tidak produktif," katanya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons tudingan sejumlah pihak yang menuding PDIP mengendur terkait hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hasto mengeklaim, PDIP terus bergerak membangun kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi. Salah satu caranya melalui hak angket di DPR.

"Pernyataan yang kami sampaikan menunjukkan bagaimana kesadaran itu memang harus dibangun dan itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses politik (hak angket), proses hukum terhadap gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat konsen untuk menyelamatkan demokrasi kita," kata Hasto.

Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah mendengungkan hak angket agar muncul kesadaran dari berbagai elemen masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir.

"Semakin banyak para patriot bangsa yang berani mengungkapkan kebenaran, seperti tadi di dalam pemaparan para ahli IT tdi mereka berani mengungkapkan kebenaran karena suara rakyat harus diselamatkan, kalau tidak, tidak akan ada pemilu ke depan," kata Hasto.

Hasto menegaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak boleh didiamkan dan dibiarkan. Untuk itu, Hasto mengajak semua pihak agar berani mengungkapkan kebenaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami telah menyatakan Pemilu 2024 ini merupakan perpaduan antara apa yang terjadi pada pemilu 1971 dan pemilu 2009. Perpaduan sempurna sehingga kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama berani mengungkapkan kebenaran terkait dengan Pemilu ini," kata Hasto.

Wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 mulanya diusulkan Ganjar Pranowo. Dalam keterangan pers pada Senin, 19 Februari 2024 atau lima hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024. Saat itu Ganjar mendorong partai pengusungnya di DPR, yakni PDIP dan PPP menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar saat itu.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Usulan Ganjar itu disambut parpol pengusung Anies-Cak Imin. Bahkan, elite politik Partai Nasdem, PKB, dan PKS menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Kamis, 22 Maret 2024. Saat itu, ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menyatakan kesiapan mendukung hak angket. Namun, ketiga partai menunggu langkah PDIP sebagai inisiator hak angket.

Wacana hak angket kemudian disuarakan dalam rapat paripurna dua pekan lalu. Saat itu, anggota Fraksi PDIP Aria Bima berharap, pimpinan DPR dapat menyikapi keresahan masyarakat atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, hak angket dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR dalam penyelenggaran pemilu agar makin baik di kemudian hari.

Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebut hak angket dapat membuat terang desas-desus dan kecurigaan masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, pemilu tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses yang jujur dan adil. Sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi 98, Luluk memandang proses Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang paling brutal. 

Kemudian, anggota Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyebut sebagian masyarakat berharap DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga atas penyelenggaraan Pemilu 2024.  Aus menjelaskan, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, Pemilu harus berjalan rahasia, jujur, dan adil.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad menyindir pihak yang menyerukan hak angket. Kamrussamad menilai ada yang lebih penting daripada hak angket, yakni masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Kamrussamad pun menyebut, hak para sopir angkot lebih penting ketimbang hak angket.