Jakarta, tvrijakartanews - Massa yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan menolak pemilu curang menggelar demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) sore.

Berdasarkan pengamatan tvrijakartanews, massa telah memadati simpang Simpang Menteng sedari pukul 16.00 WIB. Para pedemo rata-rata mengenakan pakaian kaus

Mereka membawa sejumlah atribut berupa spanduk, kertas karton hingga bendera, untuk menyuarakan berbagai tuntutan. Salah satunya bertuliskan "Turunkan Presiden Jokowi" dan "Tolak Pemilu Curang".

Di atas mobil komando, sejumlah orator yang memimpin jalannya demonstrasi tampak bergantian menyerukan tuntuannya menggunakan pengeras suara. Misalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun.

"Kami hari ini mendesak untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari," kata sang orator disambut terikan pedemo lainnya.

Sementara itu, ada pula massa tandangin yang tampak menyuarakan aspirasinya di depan Kantor KPU Jakarta. Mereka adalah massa yang menolak pemakzulan Presiden Jokowi dan dukung hasil penghitungan rekapitulasi pemilu yang dilakukan KPU.

Adapun, KPU RI menyatakan penetapan hasil Pemilu 2024 kemungkinan dilakukan pada Rabu, 20 Maret 2024 malam ini setelah waktu berbuka puasa. Penetapan dilakukan setelah KPU RI melakukan rekapitulasi suara di 36 provinsi.

"Mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa ya, waktu berbuka, semacam itu," kata anggota KPU RI, August Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Mellaz mengatakan tersisa dua provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi yaitu Papua dan Papua Pegunungan. Rencananya, rekapitulasi akan dimulai dari Provinsi Papua Pegunungan lalu dilanjutkan ke Provinsi Papua.

"Untuk Provinsi Papua Pegunungan kemungkinan akan duluan dan kemudian Papua induk karena semalam Papua Pegunungan itu sampah di Jakarta pukul 03.00 WIB dini hari. Kemudian, Papua Induk baru siang ini dan langsung ke Kantor KPU," ucap dia.

Mellaz melanjutkan, setelah rekapitulasi 38 provinsi rampung maka pihaknya akan lanjut melakukan pencermatan dan pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan sebelum mengumumkan hasil Pemilu 2024.

"Nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU semalam, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan," pungkas Mellaz.