Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merasa memiliki catatan yang sama terkait gugatan hasil pemilihan presiden (pilpres) yang dilayangkan kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan soal sikap paslon 1 dan 3 yang bersama-sama menggugat hasil pilpres ke MK.

"Kami sama-sama punya pikiran, bahwa rasanya saya enggak komunikasi dengan persoalan ini. Tapi rasa-rasanya punya catatan yang sama pada soal ini. Kami tidak akan membiarkan," Ganjar saat jumpa persnya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Menurut Ganjar, pihaknya dan kubu Anies-Muhaimin pun juga sama-sama melihat adanya kecurangan pilpres itu memang dilakukan secara sistematis.

"Logika paling sederhana, (misalnya) 1 TPS 300 hasilnya lebih, itu paling gampang dan terjadinya di mana-mana. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Kedua, umpamanya setelah saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberi catatan pada kita "ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti ini". Jadi pasti dari 01 punya catatan tersendiri tapi kami juga punya catatan sendiri," ucap Ganjar, menjelaskan.

Kendati begitu, Ganjar menekankan, selain untuk mengadili, pihaknya tak ada agenda tertentu dengan kubu Anies-Muhaimin dalam menggugat sengketa pilpres ke MK. Dia mengaku bakal menerima dengan legowo terkait apapun hasil keputusan MK.

"Mari kita lihat di persidangan saja, sehingga saya ingin menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan tetap legowo," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin resmi mendaftarkan gugatan pilpres ke MK, Kamis pagi.

Salah satu permohonan yang tertuang dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemungutan suara dalam Pemilu Presiden 2024, THN Anies-Muhaimin meminta MK untuk mengulang proses pencoblosan Pemilu 2024 tanpa keikutsertaan calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

“Seandainya nanti ini (permohonan) diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti calon wakil presiden 02 yang saat ini (GIbran Rakabuming Raka) dan itu diganti calon wakil siapa saja, mari kita bertarung dengan jujur dengan adil dengan bebas,” kata Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir di Gedung 3, Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Yusuf menyebut, proses Pilpres 2024 sudah jauh dari asas Luberjudil (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil) sejak Gibran masuk ke dalam gelanggang dengan menabrak proses konstitusi batas usia. Proses pendaftaran yang bermasalah tersebut menjadi alasan Pilpres 2024 diwarnai dengan beragam kejanggalan.

“Permasalahan pencalonan wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa! kebetulan calon wakil presidennya kani anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasa,” kata Yusuf.

Ia menjelaskan sejumlah dampak luar biasa tersebut seperti pembagian bantuan sosial yang begitu masif, keikutsertaan penyelenggara Pemiu dan, ketidaknetralan aparat pemerintah.

“Semua kami uraikan di permohonan kami, tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan,” ungkap Yusuf.

Yusuf mengklaim, langkah permohonan dari AMIN bukan semata hasil kekalahannya di Pilpres 2024 oleh Prabowo Subianto, melainkan sebuah amanah perubahan dari 40 juta lebih suara yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin.

“Ini (Permohonan PHPU) adalah amanah, amanah dari rakyat Indonesia, 40 juta lebih masyarakat memilih 01 agar kita akan mewujudkan kebenaran dan kita akan mewujudkan keadilan,” pungkas Yusuf.