Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tingkat inklusi keuangan Indonesia kembali meningkat pada 2023 mencapai 88,7 persen. Jumlah ini meningkat sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 85,1 persen.

""Kita lihat tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan sejak ditetapkan SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif) 2016, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 point percentage," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam gelaran Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif, di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Airlangga mengatakan sedangkan peningkatan itu juga memicu peningkatan pada tingkat kepemilikan akun lembaga keuangan resmi yang naik.

"Tercatat, tingkat kepemilikan akun pada tahun 2023 sebesar 76,3 persen, melonjak dari tahun 2021 sebesar 65,4 persen," ucapnya.

Menurutnya kedua indikator utama inklusi keuangan tersebut meningkat, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi. Salah satunya ialah tingkat literasi atau pemahaman keuangan yang masih rendah, sehingga menciptakan kesenjangan dengan tingkat inklusi.

"Masih rendahnya tingkat literasi keuangan, dan belum meratanya penggunaan layanan keuangan digital, dan masyarakat belum memiliki literasi terhadap layanan keuangan sebesar 50,32 persen," jelasnya.

Saat ini, kata Arilangga, pemerintah berama dengan para pemangku kepentingan terkait melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif berencana melakukan penajaman pelaksanaan strategi nasional di bidang keuangan. Lewat penajaman ini, DNKI menargetkan pertumbuhan tingkat inklusi keuangan sebesar 1 persen setiap tahunnya.

"Di tahun 2024 beberapa target yang perlu dicapai tingkat inklusif keuangan, ditargetkan sebesar 90 persen," imbuhnya.