Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 tak berjalan secara bebas, jujur dan adil.

Sebab, ia menilai proses pilpres telah dicoreng dengan serangkaian penyimpangan integritas demokrasi yang terpampang secara nyata di hadapan publik.

"Apakah pilpres 2024 sudah dijalankan secara bebas jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata penyimpangan demokrasi di depan kita semua," kata Anies saat memberikan pernyataan dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Anies memamparkan, sejumlah penyimpangan yang menggerus independensi pemilu akibat intervensi kekuasaan, di antaranya penggunaan institusi negara untuk memenangkan calon tertentu, dalam hal ini paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Lalu, ada pula tekanan yang dialami aparat daerah disertai pemberian imbalan dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk mengubah pilihan politiknya.

"Bansos yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," ucap Anies.

Selain itu, Anies juga menyinggung eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dikenaikan sanksi etik karena telah meloloskan keponakannya, Gibran sebagai cawapres melalui putusan MK Nomor 90/2023.

Menurut dia, kasus tersbut merupakan merupakan bentuk intervensi kekuasaan yang sudah merambah di MK.

"Intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi, ketika pemimpin MK yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi. Maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita ada dalam bahaya yang nyata," imbuh Anies.