Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo hadir dan menyatakan untuk menolak seluruh bentuk pelanggaran yang telah terjadi di masa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ia mengatakan banyak pelanggaran yang terjadi disaat proses penyelenggaraan pemilu, salah satunya yakni pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memihak kepada pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024).

"Maka hari ini kami menggugat dan lebih dari segala kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang lalu-lalu yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan," kata Ganjar.

Menurutnya, pemerintah atau pejabat negara tak boleh menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kepentingan politik misalnya mempromosikan paslon tertentu, karena ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran.

Maka dari itu, pihaknya melakukan langkah permohonan PHPU kepada MK agar dapat memproses segala bentuk pelanggaran ataupun kecurangan yang ada di masa penyelenggaraan pemilu.

"Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan," jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan, terkait PHPU yang dimohonkan ke MK itu merupakan bentuk upaya untuk mengungkap sebuah kecurangan dan menegakkan keadilan negeri ini. Sehingga Indonesia menjadi negara yang bermartabat.

"Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi, kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami, sebagai bentuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara untuk indoneisa yg lebih mulia," kata Ganjar.