Jakarta, tvrijakartanews.com - Guru Besar IPB, Didin Damhuri menilai naiknya harga beras di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pemberian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Didin saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 sebagai saksi ahli dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Perkembangan harga besar pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024 harga beras premium naik terus hingga rata-rata mencapai Rp 15.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga Rp 20.000. Hingga sekarang harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran," kata Didin dalam persidangan di Gedung MK, Selasa, 2 April 2024.

Didin menilai bansos seharusnya tak disalurkan menjelang Pemilu 2024. Sebab, penyaluran bansos yang masif itu mengakibatkan naiknya harga beras hingga saat ini.

"Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Didin juga menganggap penyaluran bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa bansos tak boleh digunakan sebagai alat politik.

"Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres, dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk UU APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," kata Didin.

Hari ini MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Kali ini, MK mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan kubu pemohon pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kubu Ganjar- Mahfud menghadirkan 10 saksi fakta dan sembilan ahli ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sehingga, total ada 19 orang yang akan memberikan keterangan dalam sidang dengan agenda pembuktian.

Adapun, 10 saksi fakta yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud yakni, Dadan Aulia Rahman, Indah Subekti Kurtariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.

Sementara sembilan ahli yang dihadirkan yakni, Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto; pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura; Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri; Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan, Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permana Deli; Suharto.