Jakarta, tvrijakartanews - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada jajarannya yang terlibat pengamanan Hari Raya Idulfitri 1445 H dan libur Lebaran 2024 dalam Operasi Ketupat 2024 untuk bertugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun prosedur yang dimaksud yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Polri bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) tentang pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2024.

“Pahami dan implementasikan SKB ini secara presisi di lapangan serta sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Sigit dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Sigit menyebutkan berdasarkan hasil survei indikator kepuasan masyarakat perihal penyelenggaraan dan penanganan arus mudik dan balik 2023 mencapai 89,5 persen atau mengalami peningkatan 15,7 persen dari tahun sebelumnya.

Sehingga capaian yang diperoleh berdasarkan hasil survei tersebut harus dipertahankan, dimana kondisi arus mudik 2024 berpotensi adanya peningkatan pergeseran masyarakat sebesar 193,6 juta atau meningkat 56,4 persen dari tahun 2023.

“Bapak Presiden Joko Widodo menekankan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali kenaikannya mencapai 56 persen dibandingkan tahun yang lalu dan total yang akan mudik 190 juta pemudik,” kata Sigit.

“Oleh karena itu beliau mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal dan tentunya pelaksanaan dan pengamanan terkait dengan arus mudik dan balik ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” sambungnya.

Sigit menyampaikan bahwa Polri dalam Operasi Ketupat 2024 ini mengerahkan 155.165 personel dan juga menyiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan dan 480 pos terpadu.

Untuk pelaksanaan arus mudik dan balik di jalan tol juga, Sigit menambahkan, akan diterapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way, contraflow, ganjil genap dan pembatasan angkutan barang.

“Dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam serta di pusat-pusat keramaian. Tentunya pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan optimal,” jelasnya.