Jakarta, tvrijakartanews.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 termasuk untuk bantuan sosial (bansos) masih kredibel dan sehat. Hal ini Sri Mulyani sampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Menurut Sri Mulyani, kemampuan negara menyalurkan bansos patut disyukuri karena banyak negara yang mengelola APBN secara buruk sehingga jatuh dalam krisis ekonomi, sosial, dan politik.

"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga," ujar Sri Mulyani, Jumat, 5 April 2024.

Sri Mulyani menegaskan APBN adalah instrumen penting dam strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara. Karena itu, kata dia, APBN harus harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tata kelola yg baik, transparan, dan akuntabel.

"Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yg tidak mampu perlu dibantu," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, melalui belanja publik, termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

"APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa utk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, apbn harus terus kita jaga sbg fondasi dan sekaligus modal politik bangsa indonesia mencapai tujuan bernegara," pungkas Sri Mulyani.

Diketahui, hari ini, MK melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan 4 menteri kabinet Joko Widodo atau Jokowi dan DKPP.

Selain Sri Mulyani, menteri Jokowi yang memberikan keterangan di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.