Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum (Fasum) dampak aksi demonstrasi menanggapi putusan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kerusakan tersebut dipastikan akan diperbaiki sarana dan prasarana umum di kawasan sekitar yang terdampak.

"Kita sudah minta jajaran kelurahan untuk melakukan pendataan fasilitas umum apa saja yang terdampak," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Chaidir Selasa (23/4/2024).

Chaidir mengatakan sesuai dengan timeline gugatan perselisihan Pemilu 2024, Sidang Putusan MK terkait Pilpres merupakan agenda pamungkas.

"Kami melalukan pendataan lapangan agar bisa segera diperbaikan berbagai sarana dan prasarana umum yang terdampak," ujar Chaidir.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Gambir, Andri Ferdian mengakui, jajarannya telah mulai melakukan penelusuran lapangan. Hasil sementara yang diketahui ada sejumlah titik jalan mengalami kerusakan terdampak aktifitas yang dilakukan pendemo.

"Contohnya ada beberapa titik jalan alami rusak karena aksi bakar-bakaran. Kami masih terus telusuri," kata Andri.

Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir, Mumuh Mulyana mengaku mengerahkan sebanyak 80 personel untuk melakukan pembersihan. Aksi pembersihan didukung oleh sebanyak 10 armada dengan rincian empat unit mobil road sweeper, dua unit mini dump truk dan satu unit lintas panther untuk mendukung pembersihan.

Kegiatan pembersihan dilaksanakan sejak sebagian peserta aksi meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.00. Kemudian, aktifitas pembersihan keseluruhannya rampung sekitar pukul 19.30 malam.

"Total volume sampah yang berhasil kita angkut mencapai 7,5 ton. Kebanyakan jenis anorganik sisa makan," tutup Mumuh.

Sebagai informasi pasca Pemilu 2024 sejumlah aksi demonstrasi dilakukan berbagai elemen masyarakat ke MK di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir. Terakhir, ribuan massa turun ke jalan melakukan aksi ke MK, Senin (22/4) kemarin.