Jakarta, tvrijakartanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih menginginkan hak angket digulirkan di DPR.

Namun, realitanya dukungan fraksi lain masih kurang sehingga PKS hingga kini masih menunggu agar upaya angket bisa teralisasi.

"Tapi nyatanya, kita kan terbatas juga pada sebuah realitas untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penandatanganan. Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

"Jadi kalau misalnya ada, kita akan ikut bergabung untuk melaksanakan hak angket," tambah dia.

Syaikhu menjelaskan, upaya hak angket itu bukan untuk mendiskreditkan lembaga tertentu, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang menolak sengketa pilpres 2024.

Namun, hak angket perlu digulirkan karena semata-mata ingin meluruskan proses demokrasi agar tak ada lagi penyimpangan seperti pemilu 2024.

"Kaitan dengan hak angket ini sebetulnya, kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya. Tapi, kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan terhadap pemilu 2024. Itu saja," ucap Syaikhu