Jakarta, tvrijakartanews - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin islandar (Cak Imin) mengatakan Partai Kebangkitam Bangsa (PKB) masih menginginkan hak angket digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Cak Imin sesaat menghadiri agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

"Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya membaca secara detail titik lemah keterpurukan demokrasi kita," kata Cak Imin kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Namun, upaya menggulirkan hak angket hingga belum terwujud lantaran masih kekurangan fraksi lain di DPR yang belum menyatakan dukungannya.

Padahal, kata Cak Imin, hak angket perlu digulirkan untuk menyempurnakan segala bentuk kekurangan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu.

"Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan dari undang-undang pemilu kita," imbuh dia.

Adapun, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Penetapan itu berdasarkan berita acara nomor: 252/PL.01.9-BA/05/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Dalam penetapan itu, Hasyim menuturkan, Prabowo-Gibran memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni 96.214.691 suara.

"Perolehan suara (Prabowo-Gibran) sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi," ucap dia.

Dalam agenda penetapan presiden dan wapres terpilih yang dilakukan KPU turut dihadiri pasangan Prabowo-Gibran dan pasangan Anies-Muhaimin. Sementara itu, pasangan Ganjar-Muhaimin tampak tak menghadiri acara penetapan tersebut.

Selain itu, ada pula sejumlah elit partai politik dan tim hukum Prabowo-Gibran yang menghadiri acara tersebut. Mereka adalah Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid: Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad: Ketua TKN, Rosan Roeslani: Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan.

Kemudian, hadir pula Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto: Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono: Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto: Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.