Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemikiran yang dituangkan RA Kartini menjadi acuan untuk bergerak menuju perekonomian inklusi.

“Saya harap Anda dapat menembus batas seperti Kartini. Kalau itu dilakukan, maka ekonomi inklusif otomatis terjadi,” kata Sri Mulyani dalam seminar ‘Kartini Menembus Batas, Menuju Ekonomi Inklusif’ di Jakarta, Kamis( 25/4/2024).

sri Mulyani mengatakan bagaimana Kartini dulu berupaya menembus batas-batas yang ada, mulai dari pembatasan dalam berpikir hingga pembatasan norma sosial. Selain itu, ia meminta agar prinsip Kartini itu dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi setiap zaman.

“Kita harus mendefinisikan batas itu dalam banyak cara. Tidak hanya menerima kodrat sebagai pembatasan. Mental block itu kadang dibuat sendiri atau diciptakan oleh lingkungan, sehingga kita tidak mampu atau tidak mau maju melihat kesempatan,” tuturnya.

Sri Mulyani berpesan, kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk mempercayai secara penuh cita-cita Kartini.

"Kementerian Keuangan memiliki berbagai alat keuangan negara yang bisa memberikan afirmasi dan kesempatan kepada perempuan," tuturya.

Misalnya, kata bendahara negara tersebut, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pajak yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kemudian, Kedua instrumen tersebut bisa meringankan beban perempuan yang harus menghidupi ekonomi rumah tanggaya," jelasnya.

Di samping itu, juga ada beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bisa membantu perempuan meneruskan pendidikan mereka. Saat ini, proporsi perempuan penerima beasiswa LPDP mencapai 57 persen dari total seluruh penerima.

“Kita tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kita melihat dari segi pencapaian akademik, wawancara, dan tujuan studi mereka. Maka, 57 persen perempuan bisa mendapatkan kesempatan melalui batasan mereka untuk meneruskan pendidikan, seperti yang diimpikan oleh Kartini,” tutur Menkeu.

Bendahara Negara menggarisbawahi bahwa Kementerian Keuangan harus membuat rakyat merasakan kehadiran negara.

“Kalau mereka merasakan kehadiran negara, berarti Anda ikut menyelesaikan masalah perempuan,” imbuhnya.