Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Maret 2024 sebesar Rp427,6 triliun atau setara 17,3 persen dari pagu anggaran Rp2.467,5 triliun. Realisasi tersebut meningkat 23,1 persen year on year (yoy) dari Rp347,3 triliun.

“Sampai dengan kuartal I, yaitu 31 Maret, kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp427,6 triliun, tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 23,1 persen (year-on-year/yoy) dari Rp347,3 triliun pada 2023," kata Sri Mulyani ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Sri Mulyani mengatakan peningkatan itu dipengaruhi oleh belanja musiman, contohnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh belanja musiman seperti pemilu. Penyelenggaraan pemilu bukan agenda yang dilaksanakan tiap tahun, dan pada Pemilu 2024 ini, dilaksanakan pada rentang waktu Januari hingga Maret," ujarnya.

Selain itu, kata Bendahara Negara itu, merinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp222,2 triliun (20,4 persen dari pagu) serta belanja non-K/L Rp205,4 triliun (14,9 persen dari pagu).

"Sejumlah belanja K/L di antaranya untuk belanja pegawai sebesar Rp70,7 triliun, belanja barang Rp80,6 triliun, belanja modal Rp27,6 triliun, serta belanja bansos Rp43,3 triliun," tuturnya.

Sedangkan belanja non-K/L salah satunya digunakan untuk manfaat pensiun Rp56,6 triliun, terdiri dari manfaat pensiun reguler yang disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp39,7 triliun dan PT Asabri 5,6 triliun serta penyaluran THR sebesar Rp11,3 triliun.

Belanja non-K/L juga digunakan untuk subsidi sebesar Rp30,1 triliun yang digunakan untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik, serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp8,1 triliun hingga Maret 2024.

Surplus itu diperoleh dari penerimaan negara sebesar Rp620,01 triliun dan belanja negara sebesar Rp611,9 triliun.