Jakarta, tvrijakartanews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Tito menyebut semua Pemda dan KPUD saat ini sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024.

Total anggaran pilkada untuk KPUD yang sudah disetujui dalam NPHD sebesar Rp 20,68 triliun untuk KPU dan untuk Bawaslu Rp 6,3 triliun.

"Sudah 100 persen, semua daerah sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk KPUD-nya, sudah, sebagian besar sudah realisasi," ujar Tito, Jumat, 3 April 2024.

Tito menjelaskan NPHD untuk Bawaslu saat ini belum semuanya disetujui karena masih terdapat 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu. Kemendagri bakal terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan mereka soal anggaran Pilkada Serentak 2024.

"Undang-Undang 10 Tahun 2016 di situ secada tegas menyatakan anggaran (pilkada) berdasarkan APBD. Oleh karena itu, saya sudah mengejar dari tahun 2022 seluruh daerah untuk membuat proaktif. Jadi, proaktif untuk menjalin hubungan dan kerja sama KPUD, Bawaslu daerah masing-masing provinsi kabupaten, kota serta jajaran Polri dan TNI," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pihaknya terus mendorong Pemda agar memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, anggaran Pilkada 2024 harus sudah tuntas disepakati pada bulan Mei 2024.

"Saya tentunya menarget secepat mungkin. Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai karena teman-teman KPUD, mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian dan TNI-Polri juga perlu melakukan persiapan-persiapan," pungkas Tito.