Jakarta, tvrijakartanews - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membeberkan sejumlah solusi dari programnya yang belum terealisasikan untuk mengatasi kemacetan serta pembatasan kendaraan di Ibu Kota.

Menurut pria yang sapaannya Ahok itu, salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah membangun kawasan hunian superblok di tanah milik Pemprov DKJ.

Sebab, Ahok menilai hunian superblok dapat membantu pekerja di Ibu Kota yang kerap kali banyak menghabiskan waktunya di perjalanan lantaran jauhnya jarak antara rumah dengan tempat kerja.

"Saya berpikir banyak sekali pasangan muda, kadang anak masih kecil. Mereka harus menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam untuk kerja, pulang-pergi. Ini membuang energi membuat hubungan sosial juga tidak baik, anak juga tidak baik waktu bermain dengan orang tua tapi mereka tentu tidak bisa membeli rumah di Jakarta yang begitu mahal," kata Ahok dilansir dari Akun YouTube pribadinya, Jumat (3/5/2024).

Politikus PDIP itu tak memungkiri fenomena itu terjadi lantaran mahalnya harga rumah di Kota Metropolitan yang membuat para pekerja bisa membeli rumah di Ibu Kota. Karena itu, Ahok mengatakan, pemerintah harus menyediakan hunian yang tarif sewanya murah untuk para pekerja di Jakarta, misalnya sewa apartemen serupa harga sewa kos.

"Ibaratnya dulu, saya sampaikan sewa apartemen seperti menyewa kos, harga kos. Ada yang seperti itu, mungkin di akhir pekan dia baru akan kembali ke rumahnya. Dengan begitu, dia bisa menyicil uang dari mising mobil, dari BBM, Tol. Dia bisa pakai itu untuk tabungan juga," ucap Ahok.

Kemudian, Ahok mengatakan, penanganan masalah kemacetan bisa juga dilakukan dengan menyediakan lahan parkir di pusat Ibu Kota.

Alhasil, kendaraan yang hanya bermobilisasi di Jalan Sudirman, Jalan M Thamrin hingga Kuningan diharapkan bisa memarkirkan kendaraanya dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

"Yang mau kita lakukan adalah parkir-parkir yang luas, yang murah bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan," kata Ahok.

"Konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar untuk bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman, Thamrin itu macet, mereka bisa memarkirkan di sana," tambah dia.

Selain itu, lanjut Ahok, ada pula program kebijakan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk menekan kemacetan. Lalu, pembuatan jalur alternatif yang melintasi sungai-sungai dan taman di Jakarta.

Kemudian, membuat klaster untuk para pekerja hingga aparatur sipil negara sesuai domisili tempat tinggalnya dan kebijakan konsep antar gedung di Jakarta tanpa pembatas sehingga apabila pekerja ingin membeli makan tak perlu keluar kantor.

"Saya yakin sekali dengan pola-pola seperti ini kita akan bisa mengurai kemacetan di Jakarta," imbuh dia.

Karena itu, Ahok berharap program-program yang belum dilaksanakan semasa ia menjabat bisa direalisasikan oleh Gubernur DKJ.

"Saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin Jakarta sebagai gubernur, tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau bisa diterapkan tentu sangat baik," harapnya.