Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai peninjauan pameran kendaraan listrik Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) Electric Vehicle Show Tahun 2024 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Jumat (3/5/2024). (Foto: Setpres Presiden).
Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tak membawa orang toxic ke pemerintahan berikutnya merupakan saran yang tepat.
"Ya benar dong, benar, benar," kata Jokowi usai Peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Kendati begitu, Jokowi enggan mengungkapkan dibalik saran Luhut itu ditujukan untuk pihak mana yang dianggap toxic.
"Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mewanti-wanti kepada presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto untuk hati-hati dalam memilih orang ke dalam pemerintahannya.
Luhut bahkan meminta Prabowo untuk tidak membawa orang "toxic" ke pemerintahan mendatang.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2024.
Hal ini Luhut sampaikan saat menghadiri acara "Jakarta Future Forum". Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan menteri.
Lebih lanjut, Luhut menyebut pesan ini ia sampaikan berdasarkan pengalamannya di pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Ia menyebut selama dua periode berada di pemerintahan, masalah utama dalam menjalankan suatu program adalah regulasi di pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Sehingga, jika ada pejabat "toxic" di dalam pemerintahan selanjutnya, dikhawatirkan menghambat kinerja pemerintahan.
"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata Luhut.
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
