Jakarta, tvrijakartanews - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00 persen. Hal ini hasil keputusan dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Mei 2024.

“Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditemui di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Perry mengatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

“Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga,” ujarnya. 

Dikatakan Perry, untuk kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

“Kami memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran,” ungkapnya.

Perry menambahkan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, melalui Penguatan struktur suku bunga di pasar uang. 

“Rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah,” tuturnya.

Menurutnya, optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Penguatan strategi transaksi term-repo SBN dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan,” ungkapnya.

Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Perry melanjutkan dengan fokus pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi (Lampiran), dan penguatan sinergi perluasan akseptasi digital bersama pelaku industri sistem pembayaran.

“Hal ini dalam rangka peningkatan akuisisi merchant QRIS di seluruh kategori UMKM melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan berbagai program promosi, dan kampanye penggunaan QRIS, antara lain QRIS Jelajah Indonesia,” pungkasnya.