Jusuf Kalla Inginkan Indonesia Lebih Baik di Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla. Foto : Achmad Basofi

Jakarta, tvrijakartanews - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menginginkan Indonesia yang lebih baik di masa pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan oleh JK usai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo berkunjung silaturahmi ke kediamannya yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu, (22/5/2024).

"Untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang dan bagaimana Indonesia harus lebih baik, karena tidak ada yang menginginkan Indonesia lebih buruk kan," kata JK.

Menurutnya, pada pemerintah sebelumnya Indonesia masih mengalami sejumlah permasalahan di dalam pemerintahan, ia mencontohkan seperti persoalan hukum yang hingga saat ini masih banyak dikritisi oleh masyarakat.

Maka dari itu, JK berharap kepada pemerintah berikutnya agar dapat lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam pemerintahan.

"Jadi kita berpikir untuk kedepan lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik langkah-langkah apa yang harus diperbaiki, yang tidak sesuai, kemudian apa yang selanjutnya. Kita mengalami masalah dewasa ini masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi," jelas JK.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat menjalankan sistem pemerintahan yang sifatnya presidensial juga harus tetap dikontrol oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), guna memastikan seluruh kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Lembaga legislatif dapat mengontrolnya dengan cara memberikan pencerahan kepada pemerintah yang fungsinya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan benar.

"Sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tetapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik, dan untuk itu cara mengontrolnya ialah harus ada pencerahan jangka panjang, kalau tidak ada pencerahan jangka panjang, alias jangka menengah, maka apanya yang dikontrol,"

"Nah karena itu, pencerahan jangka panjang apakah dalam bentuk target, yang lebih efisien, yang lebih jelas, itu negara ini harus punya, negara lain semua begitu," jelas JK.