Jakarta, tvrijakartanews - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla meyakini keuangan negara dapat dikelola dengan baik di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, di era pemerintahan Prabowo-Gibran keuangan negara dapat diatur sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara, sehingga terjadinya keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara.

"Karena kita sekarang mengalami kesulitan yang besar, apabila ini tidak efesien. Sekarang ini nanti bisa pengeluaran lebih besar daripada penerimaan,"

"Efisiensi memang tidak mudah, tapi saya yakin pak Prabowo berani untuk melakukan itu," kata JK kepada wartawan yang ditulis, Jumat (24/5/2024).

Dirinya menilai, saat ini pengeluaran negara lebih banyak dibandingkan pendapatan negara, maka dari itu di masa pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih memperhatikan secara serius untuk persoalan ini.

Lalu JK mengusulkan kepada Prabowo-Gibran agar lebih mengefisienkan pengeluaran sesuai dengan pendapatan negara, untuk meminimalisir terjadinya lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan.

"Pajak turun tapi pengeluaran lebih banyak, maka tentu di efesienkan, efesienkan pengeluaran, kita coba menaikan penerimaan," kata JK.

JK juga sempat menyindir soal program bansos yang disalurkan oleh pemerintah selama ini, menurutnya hal ini juga harus lebih diperhatikan dengan kondisi keuangan negara, agar tidak terjadinya pengeluaran yang berlebih.

Selain itu, JK juga berbicara terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang dinilai banyak anggaran pendapatan negara yang dilarikan ke proyek tersebut, padahal proyek itu tidak termasuk ke dalam janji kampanye pemerintah sebelumnya, namun saat ini pembangunannya tetap berjalan.

"Jelasnya katakanlah subsidi harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi pemerintah, supaya pembangunan jalan,"

"Jadi efesiensi kemudian tujuannya jelas, yang ada targetnya, jangan tiba tiba ada proyek seharusnya tiba-tiba, katakanlah IKN itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada diperencanaan tiba-tiba muncul, celakanya nih sehingga keterpaksaan untuk proyek-proyek itu, itu contoh saja," jelas JK.