Jakarta, tvrijakartanews - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menangis saat membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas Ke-V PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Puan menitikan air mata saat membacakan rekomendasi yang berisi permintaan maaf ke rakyat Indonesia lantaran adanya kader PDIP yang melanggar konstitusi pada Pemilu 2024.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Puan di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.

Meski begitu, Puan tidak menyebut secara gamblang sosok kader pelanggar konstitusi yang dimaksud. Selain menangis saat meminta maaf akibat perilaku kadernya tersebut, Puan juga menangis saat menyampaikan terima kasih kepada kader, simpatisan, dan sukarelawan yang sudah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang lelah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD," ujar Puan.

Putri Megawati Soekarnoputri itu berterima kasih karena PDI Perjuangan kembali dipercaya sebagai partai pemenang pada Pileg 2024. Hingga akhirnya saat ini PDIP berhasil memenangkan Pemilu 2024 sebanyak tiga kali berturut-turut.

"PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai," kata dia.

Rakernas Ke-V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi partai untuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Salah satu poin rekomendasi itu adalah menetapkan Pemilu 2024 sebagai yang terburuk.

"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan.

Ia menyebut alasan partainya mencap Pemilu 2024 sebagai yang terburuk lantaran beberapa alasan. Seperti misalnya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

"Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," kata Puan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Puan menyebut Rakenas V Partai menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, kata dia, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.

"Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan," tandas Puan.