Jakarta, tvrijakartanews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan mandat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan posisi partai di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tertuang dalam hasil rekomendasi eksternal di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Ancol, Jakarta Utara.

“Oleh karena itu, Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi tersebut, Minggu, 26 Mei 2024.

Puan mengatakan para peserta Rakernas V PDIP telah mengkaji secara mendalam mengenai berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan," katanya.

Rekomendasi Rakernas V PDIP lainnya adalah meminta kesediaan Megawati kembali menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu periode 2025-2030. Permintaan ini disampaikan setelah rakernas mendengar pandangan DPD PDIP seluruh Indonesia.

“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Puan Maharani.