Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik program INA Digital yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN segera bersiap untuk mengintegrasikan layanan pertanahan dengan portal INA Digital, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu optimis, INA Digital dapat menghadirkan birokrasi yang semakin melayani dan memudahkan segala urusan masyarakat.

"Kementerian ATR/BPN sendiri juga tentunya ingin menjadi bagian yang integral karena kita juga punya berbagai layanan publik, termasuk Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan begitu kita harapkan ke depan (layanan pertanahan, red) semakin mudah diakses dan sekali lagi semakin baik melayani masyarakat kita," kata AHY dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024).

Saat momen sambutannya, Presiden RI Jokowi mengatakan, bahwa begitu pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan adanya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

"Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," jelas Jokowi.