Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI dan Polri telah berkomitmen untuk siap membantu pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 di wilayah Papua.

Karena, kondisi geografis wilayah di Papua cukup berat dan secara demografis masyarakat nya tersebar di pulau-pulau.

"TNI dan Polri siap membantu demi kelancaran pilkada serentak untuk mendukungan pendistribusian logistik dengan alutsista yang ada," kata Hadi.

Hal ini disampaikanya saat memberikan pengarahan kesiapan pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua, di Kodam XVIII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (30/5/2024).

Hadi menjelaskan, dibalik akan terlaksananya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di seluruh wilayah Papua, berdasarkan Staf Operasi Tentara Nasional Indonesia (Sops TNI) wilayah tersebut termasuk dalam kategori kerawanan tinggi.

Selain itu juga, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, wilayah yang keamanannya dianggap berstatus rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, sementara wilayah lainnya dinilai berstatus keamanan sedang.

"Masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat di wilayah Papua, seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat," kata Hadi dalam keterangannya pada Kamis (30/5/2024).

Maka dari itu, Hadi menegaskan kepada seluruh prajurit TNI dan Polri agar siap terus bersinergi untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Papua, khususnya wilayah yang rawan kekerasan dari kelompok bersenjata.

"Saya ingatkan sekali lagi, sinergi TNI Polri harus tetap terjaga dan mudah-mudahan tugas yang berat ini dapat dijalankan dengan baik," kata Hadi.

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan, bahwa pemerintah harus terus mengkampanyekan pemilu damai, agar masyarakat juga mau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Karena ketika narasi Pemilu Damai sangat minim maka dapat terjadi ketidakstabilan politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sejahtera," tambah Hadi.