Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kunjungannya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem hanya sekedar silaturahmi kebangsaan dan membahas nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam pertemuannya dengan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, dirinya saling bertukar pikiran terkait kepemimpinan ketua MPR serta Presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Seperti diketahui, bahwa pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

"Dalam agenda silaturahmi kebangsaan, yang memang kami sudah jadwalkan diujung kepemimpinan kami di MPR, sebelum kita menuntup kepengurusan atau kepemimpinan kami, kami ingin meninggalkan semacam catatan, dokumen kearifan sebagai legacy (warisan) dari kami,"

"Pertama kita akan merangkum berbagai pandangan tokoh-tokoh nasional kepemimpinan MPR yang akan datang, maupun kepada pemerintahan yang baru yang akan datang," kata Bamsoet saat berjumpa dengan awak media di DPP Partai Nasdem, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena sedang terjebak dengan demokrasi yang tidak sesuai dengan arti demokrasi yang sebenarnya.

Ia beranggapan bahwa demokrasi saat ini telah dipenuhi dengan demokrasi transaksional yang manfaatnya hanya untuk golongan tertentu dan belum tentu banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

"Betapa kita semua mengkhawatirkan masa depan demokrasi kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi yang lari dari demokrasi substansial hanya sekedar demokrasi prosedural, mengejar angka,"

"Sehingga kita terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal dan ini mengancam masa depan bangsa kita, baik terhadap ideologi bangsa kita, maupun persatuan dan kesatuan kita," jelas Bamsoet.

Bamsoet mengajak kepada seluruh pihak yang berada dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat mengkaji ulang dan mendalami makna dari undang-undang dasar 1945, hal ini berguna agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

"Kita harus evaluasi lagi kita harus mengkaji lebih dalam lagi undang-undang dasar kita, harus dikaji secara menyeluruh apakah undang-undang dasar kita, sesuai dengan impian para pemimpin bangsa. Apakah sesuai demokrasi pilihan kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudharatnya bagi masa depan bangsa kita," tegas Bamsoet.