Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan sejumlah program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Program prioritas pertama yaitu integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif.

"Kemudian inklusi sosial untuk kesejahteraan penyelenggaraan dan disabilitas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapennas) Suharso Monoarfa saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Suharso mengatakan untuk program Ketiga, penyelenggaraan Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Program keempat, reformasi Jaminan Sosial Nasional.

"Sedangkan Kelima, pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Eonomy)," tuturnya.

Dikatakannya, sejauh ini pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka ketimpangan.

"Beberapa di antaranya termasuk penggunaan data Regsosek dalam proses penargetan bantuan social," jelasnya.

Menurutnya, untuk mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, meningkatkan investasi yang mendorong lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif.

"Serta peningkatan penerimaan rasio pajak (tax ratio) dan pengurangan relaksasi pajak untuk redistribusi kekayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencapai target penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif.

Langkah-langkah yang telah diambil antara lain upskilling atau peningkatan keahlian angkatan kerja, pengembangan sistem informasi pasar kerja, serta peningkatan kemampuan kerja, terutama bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

Selain itu, fasilitas mobilitas dan perlindungan bagi pekerja juga ditingkatkan, termasuk memanfaatkan potensi pekerjaan hijau yang cukup signifikan. Penciptaan kesempatan kerja ini penting untuk kita ukur juga dengan tingkat pendapatan yang akan diterima nantinya.

"Karena kita menginginkan pendapatan nasional (GNI) per kapita mencapai 5.500 hingga 5.520 dolar AS. Maka target GNI per kapita pada tahun depan itu adalah sekitar 10.000 hingga 11.000 dolar AS per kapita dengan naik tumbuh sekitar 2 persen setiap tahun," jelasnya.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah memperhitungkan rasio ketergantungan sebesar 50 persen.

"Dependence ratio-nya itu 50 persen, jadi 1 banding 2," pungkasnya.

Sebagai catatan, BPS melaporkan pada Maret 2023 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini (gini ratio) adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.

Selain itu, ada beberapa faktor pendorong untuk mencapai target tingkat pengangguran terbuka, seperti akurasi sasaran program, Regsosek atau perbaikan program, dan perbaikan tata kelola.

Adapun untuk mencapai target indeks modal manusia, pemerintah telah mengidentifikasi dua intervensi kunci, yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kedua intervensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.