Jakarta, tvrijakartanews - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto bakal menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin, 10 Juni 2024. Hasto bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.

"Yang bersangkutan (Hasto) dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin, 10 Juni 2024.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya bakal memenuhi panggilan KPK. Ia menyebut dirinya akan mematuhi aturan hukum yang ada.

"Kalau dipanggil KPK juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. Kan, KPK yang dirikan Bu Mega. Nanti kalau saya enggak datang kualat, maka datang," ucap Hasto.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemanggilan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya hingga KPK belum ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan yang pernah dialami oleh Soekarno dan Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut Proklamator RI dan Megawati pernah melawan intimidasi yang jauh lebih hebat.

Menurut Hasto, intimidasi kekuasaan yang dialaminya saat ini lewat tekanan hukum belum seberapa.

"Bung Karno saja bisa berhadapan dengan kolonialisme Belanda, enggak punya apa-apa," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2024.

Hasto mengungkapkan Bung Karno dulu pernah dipenjara hingga diasingkan. Bahkan setelah wafat, penguasa saat itu pernah memerintahkan agar Soekarno dimakamkan di kota kecil agar jauh dari masyarakat.

Sementara Megawati Soekarnoputri, setelah Bung Karno wafat, pernah dilarang melakukan aktivitas politik. Megawati bahkan juga pernah dipanggil oleh kepolisian.

"Jadi, kalau saya hanya diintimidasi begitu, masih kecil dibanding perjuangan Bung Karno dan Bu Mega. Sendiri enggak ada masalah, Bung Karno juga sendiri," kata Hasto.

Hasto menerangkan pemeriksaan yang dijalaninya di Polda Metro Jaya, kemarin, masih mendapat fasilitas. Seperti datang memakai bus hingga diliput wartawan. Ia juga menyampaikan ada beberapa teman yang mendampinginya, yakni politikus PDIP Andreas Hugo Pareira yang mengetahui sejarah hukum kolonial, politisi muda Aryo Seno Bagaskoro, dan tim hukum.

Ia mengaku sempat melarang Komandan Satgas Nasional Cakra Buana Komarudin Watubun untuk mengerahkan pasukan. Saat itu, Komarudin ingin memerintahkan Satgas PDIP agar mengawal pemeriksaan Hasto di Polda Metro Jaya.

"Kemarin banyak mau menemani, Pak Komar, mau kerahkan ribuan Satgas. Pada mau datang, tetapi saya bilang enggak usah, nanti malah enggak bagus," kata Hasto.