Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp53,19 triliun. Anggaran ini meningkat Anggaran itu naik 10,01 persen dibandingkan pagu tahun ini yang sebesar Rp48,35 triliun.

"Jumlah total pagu indikatif (Kemenkeu) Rp53.19 triliun. Kalau BLU Rp 10,37 triliun itu terdiri dari 7 BLU di bawah Kemenkeu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU).

"Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2025 yang diusulkan senilai Rp42,81 triliun," ujarnya.

Menurutnya, anggaran tersebut akan diampu oleh 12 unit eselon I. Jika dipilah menurut rincian per fungsi, untuk fungsi pelayanan umum Rp48,87 triliun, fungsi ekonomi Rp251,80 miliar, serta fungsi pendidikan Rp4,07 triliun.

Anggaran tersebut akan berfokus pada lima program utama, pertama yaitu kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut adalah sebesar Rp331,47 miliar untuk enam unit eselon I terkait yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).