
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. (Tangkap layar YouTube TV Parlemen)
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan realisasi anggaran Tahun 2024 per 7 Juni sebesar Rp400 miliar atau 28,74 persen dari total anggaran sebesar Rp1,39 triliun.
"Realisasi per 7 Juni 2024 sebesar Rp400 miliar atau 28,74 persen," kata Teten dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/6/2024).
Teten mengatakan untuk target realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai 35,03 persen. Namun, pihaknya menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran Semester I yakni kegiatan prioritas khususnya yang memiliki pagu besar seperti pendataan lengkap UMKM, dan Rumah Produksi Bersama.
"Selanjutnya, Rumah Kemasan, saat ini dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk pelaksanaan melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Teten menuturkan untuk mempercepat penyerapan anggaran semester I, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengawal program atau kegiatan prioritas dan terutama yang memiliki alokasi anggaran cukup besar.
Menginventarisir kembali kegiatan-kegiatan yang ada untuk dilaksanakan sesuai waktu yang telah direncanakan dan disusun, khusus kegiatan yang terdampak perubahan kebijakan Kementerian, bernilai besar dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya.
"Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memitigasi keterlambatan dan kendala pelaksanaan program atau kegiatan," katanya.
Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2023 terserap Rp1,36 triliun atau 97,80 persen dari total anggaran Rp1,39 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program prioritas dan strategis kementerian pada masing-masing satuan kerja.
Beberapa capaian program yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan 400 koperasi modern, desain ulang Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UKM, membangun delapan lokasi rumah produksi bersama, 13 lokasi layanan rumah kemasan, pengentasan kemiskinan ekstrem di 48 kabupaten/kota, pendataan lengkap 13,4 juta data dan penyaluran KUR sebesar Rp260,26 triliun.

