Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (purn) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto atas kasus eks politikus PDIP, Harun Masiku.

Dia pun menyangkal di balik pemeriksaan Hasto karena yang bersangkutan kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Arahan apalagi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

Moeldoko meyakini, bahwa KPK memeriksa Hasto lantaran adanya pertimbangan hukum untuk mengusut kasus suap caleg PDI-P itu yang hingga kini belum ada titik terang.

"Kalau saya melihatnya bukan itu, bukan. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin ya menjadi apa pertimbangan dari KPK," ucap dia.

Di satu sisi, Moeldoko juga merasa optimistis KPK bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat.

Keyakinan itu disampaikan Moeldoko menyusul adanya pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang mengeklaim bahwa penyidik KPK berhasil melacak keberadaan Harun.

"Ya. Mestinya, mestinya bisa (ditangkap dalam waktu dekat)," kata Moeldoko.

Kendati begitu, Moeldoko tak mengetahui secara pasti apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengetahui Harun Masiku bakal ditangkap secepatnya.

"Enggak ngerti aku. Ngawur Iki," imbuh dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy menyebut, pemanggilan Hasto itu merupakan imbas dari kasus Harun Masiku yang saat ini lagi naik ke permukaan.

Naiknya kasus itu diyakini ketika Hasyo kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dia mengeklaim memiliki data grafik terkait hal tersebut.

"Kami mempunyai grafik, di mana Sekjen PDI-P ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikan," kata Ronny di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Senin (10/6/2024).