Bogor, tvrijakartanews - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tidak tebang pilih dalam penegakan aturan di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anggota legislatif dapil III tersebut menilai, Pemkab Bogor menegakan aturan berlaku kepada rakyat kecil tidak untuk para pengusaha hotel dan wisata.

"Kenapa sate PSK tidak di hajar, masa yang kecil di hajar," katanya melalui siaran persnya, Selasa 25 Juni 2024.

Dalam penertiban PKL, lanjutnya, Pemkab Bogor harus serius dalam menata kawasan Puncak. Bahkan jangan hanya mementingkan pengusaha salah satunya Asep Stroberi.

"Ya seharusnya Pemkab Bogor bijaksana, pasar modern juga tidak ada izin sama seperti para PKL ga ada izinnya, kenapa tidak disegel dan ditindak," ujarnya.

Dirinya juga menantang Pemkab Bogor agar penataan kawasan Puncak tidak hanya tajam ke bawah melainkan tajam ke atas.

Mengingat selama ini para pengusaha wisata dan perhotelan masih banyak yang tidak memiliki ijin.

"Seharusnya sikat habis dari hulu sampai hilir. Berani tidak sikat para pengusaha di Puncak ? Dalam penegakan aturan di Puncak, Pemkab Bogor seharusnya jangan tebang pilih harus adil, jangan hanya masyarakat Puncak di korbankan sedangkan para pengusaha didiamkan," tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah lebih adil dalam mengelola kawasan Puncak. Sehingga, masyarakat tidak menjadi korban.

"Saya berharap agar penertiban ini dilakukan seadil adilnya dan tidak melihat kepentingan baik pribadi maupun kepentingan pengusaha," tuntasnya.